MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO SAAT INI
PEMBAHASAN
1. KONDISI DAN KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SBY
A. Ideologi
Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah
akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY
menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari yang dahulu, meskipun masih
cukup signifikan.
B. Politik
Dalam
pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya:
1. Pembentukan Kabinet
Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY
membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden
Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan
perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY
membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden
Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya,
tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik
sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010,
Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober
2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II,
beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya
bergeser jabatan di dalam kabinet.
2. Menganut konsep
Trias Politika
Trias Politika merupakan konsep pemerintahan
yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep
dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu
struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara
yang berbeda.Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan
kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga
yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi
jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan
undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun
perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga
yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang,
terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan
mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun
demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus
atau tanpa halangan.Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)
pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep
tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem
Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan
SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih
secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan
legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit
yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
3. Sistem Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan
SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan,
dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila
secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat
pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara
terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara
yang demokratis.
4. Politik Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata
ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola
politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia,
termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra
dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia.
Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan
beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY
dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas
retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang
dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan
bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum.
Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak,
kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal
tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat
itu sendiri.Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif
SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan
rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
5. Politik Luar Negeri
Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa
pemerintahan SBY, yaitu :
1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan
strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2) Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia
terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang
terjadi di luar negeri (internasional).
3) Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya
Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi
internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu
Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4) Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan
terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah
unity, harmony, security, leadership, prosperity.
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang
menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan
selanjutnya.
C. Ketahanan dan Keamanan
Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi
sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Disatu
pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup
tinggi. Dipihak lain, Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian
janji-janji dalam berbagai program pembangunan nasional.
Keberhasilan serta kegagalan dalam Ketahanan dan
Keamanan pemerintahan SBY :
A. KEBERHASILAN
1.
Dalam ketahanan
dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat
pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif
telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan
menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UUNo.36/2003 Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim
Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa.
Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah
bukti komitmen tersebut.
2. Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa
terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM,
15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian
Internasional, praktek di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak
mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission
Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan
praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik sebagian telah
dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat penandatanganan MoU
situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah pulih. Keberhasilan ini
mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak tidak memiliki komitmen.
Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas kebijakan tersebut kontra
produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM secara internasional dan
nasional.
3. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi
demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun,
potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan
kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk
rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
B. KEGAGALAN
1.
Pada masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil
menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
2.
Pertahanan dan
keamanan yang terasa masih
menjadi nilai raport merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap
penciptaan sistem keamanan masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh
pada hari Kesaktian Pancasila) yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai
kecolongan tidak terbantahkan. Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di
wilayah tentara Sulawesi Tengah bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari
dan Nurdin Top juga tidak akan tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum
tidak professional.
D. Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan
adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan
Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi
bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang
membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan
yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank
Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan
biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI)
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada
2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek
ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global
berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian
Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009
mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih
berlanjut pada Januari 2010.Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian
Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin
fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam
lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia
mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang
tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang
pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
E. Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik
di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan
masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan
kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi
antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah
tidak lagi mencanangkan transmigrasi.Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang
mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan
penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.Meski konflik di beberapa
daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di
Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang
membawa korban para pejuang jurnalistik.
F. Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa
pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya
warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.
Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan
pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
G. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal
mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan
dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya
adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah
dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang
memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah,
serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan
menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran
minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan
terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada
tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental
kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin
mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif,
inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.Meneruskan
perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan
yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta
mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus
berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga
mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru
termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang
pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada
siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan
melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para
peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang
pendidikan.Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.Mengurangi kesenjangan
dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga
berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program
beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka
mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
2. KEKUATAN DAN
KELEMAHAN MASA PEMERINTAHAN SBY
A. KEKUATAN
1. Melihat kepemimpinan SBY maka
dapat di lihat pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan jika suatu
bangsa dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju
baik secara ekonomi dan budayanya jadi kami memberikan apresiasi terhadap
kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari
cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.
2. SBY masih jauh lebih baik dari
pemimpin sebelumnya, daripada pemimpin yang menjual asset-aset negara. Namun
karena terlalu complicatednya masalah di negara kita maka tidak semua masalah
bisa terselesaikan. Hal ini karena pendeknya usia kepemimpinan dinegara kita. Kalau
dihitung 1 tahun untuk promosi, 3 tahun untuk memimpin, 1 tahun promosi kembali
untuk pilpres. Maka itu semua sangat singkat.
3. Pemberantasan korupsi oleh KPK
cukup baik : Menurut kami sosok SBY sudah cukup mampu menangani kondisi bangsa
Indonesia saat ini. Pada masa kepemimpinan beliau ini korupsi diberantas tanpa
pandang bulu. Hal itu dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK
yang salah satunya adalah besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan
tanpa kekurangan, harga-harga sembako yang semakin meroket adalah salah satu
kegagalan beliau. Namun terlepas dari itu semua , makin menguatkan pandangan
bahwa beliau cukup sukses menangani semua masalah yang timbul selama dia menjabat
lima tahun terakhir. Kita juga tidak bisa begitu saja mengecap SBY
"gagal". Karena semasa SBY menjabat, banyak gangguan-gangguan yang
datang. Mulai dari Tsunami Aceh, Gempa Jogja, Lumpur Lapindo, dsb. Dan jangan
lupakan juga bahwa pada akhir tahun 2008, Dunia mengalami krisis finansial
global. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan SBY adalah salah
satu negara yang menunjukkan tren positif selain Cina dan India. Jadi terlepas
dari harga-harga sembako yang meroket, bisa dikatakan SBY BERHASIL dalam lima
tahun terakhir.
4. SBY bisa menciptakan iklim
pemerintahan yang baik,. Yang biasa di sebut good-government. Tata kelola
pemerintahan yang sedikit demi sedikit di benahi oleh SBY.
Faktanya adalah Bahwa SBY adalah
pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dan dalam era beliau banyak sudah
perubahan yang sudah dibuat mulai dari pemberantasan korupsi, dll. Bahkan
beliau juga memilih opsi yang tidak populer seperti menaikkan harga bbm meski
kita tahu hal tersebut karena kenaikan minyak dunia namun sayang beliau
tidak/kurang didukung oleh parlemen sehingga sepertinya berjalan ditempat.
Tidak/kurang adanya pembangunan di daerah. Mungkin saatnya kita memilih
pemimpin dan wakil rakyat yang benar sehingga dapat memperbaiki bangsa yang
kita cintai ini. Jika kami melihat kepemimpinan pada SBY maka saya melihat
pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan menurut pendapat saya jika
suatu bangsa dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa
maju baik secara ekonomi dan budayanya jadi saya memberikan apresiasi terhadap
kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari
cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.
B. KELEMAHAN
Banyak kalangan menilai, ada
sejumlah menteri-menteri KIB II yang tak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh
karena itu, KIB II kurang layak disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet
ahli. KIB II lebih tepat disebut sebagai “seken” kabinet, artinya bisa kabinet
keduanya SBY, atau bisa juga berarti kabinet kelas dua. Dimana KIB II kalah
kualitas (kalah kelas) dibanding KIB I, ini dapat di lihat dari perspektif
di bawah ini :
1. Adanya Reshuffle
Kelemahan
ini bukan terletak pada presiden tapi terletak di bawahan presiden. Tetapi kelemahan
bawahan presiden ini jangan langsung ditindak dengan melakukan reshuffle, akan
lebih bijaksana jika Presiden melakukan upaya koordinasi yang lebih kuat ke
jajaran bawahnya karena reshuffle kabinet tersebut belum tentu bisa memperbaiki
kinerja presiden. “Disinilah fungsi Presiden sebenarnya dalam mengkoordinasi
pembantu-pembantu presiden, yaitu segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
bawahan harus dikoordinasikan ke Presiden terlebih dahulu jangan jalan
sendiri-sendiri.”
2. Menepis dikotomi
Lebih
dari 50% KIB II berasal dari partai-partai koalisi, bahkan termasuk dari Partai
Golkar yang pada saat pemilu presiden (pilpres) lalu jelas-jelas tidak
mendukung pasangan SBY-Boediono. Melihat kenyataan demikian, kiranya wajar jika
banyak kalangan meragukan kemampuan (profesionalisme) KIB II. Keraguan itu
sangat masuk akal, tapi jangan lupa, berkaca dari pengalaman selama ini, kaum
profesional (para teknokrat) ternyata tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam
mengemban tugas-tugas kementerian, dan para profesional juga bukan jaminan
untuk bisa selamat dari godaan korupsi yang menjadi keharusan dalam membangun
pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, mendikotomikan antara menteri
profesional dengan menteri yang berasal dari partai sama sekali tidak
produktif. Kemungkinan keduanya untuk sukses atau tidak sukses sama saja. Coba
perhatikan, berapa banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi
ternyata berasal dari kalangan peofesional atau bahkan dari kalangan akademisi.
Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang
memadai (kompetensi). Asumsinya, dengan kompetensi, tugas-tugas kementerian
akan mudah ditangani atau dieksekusi. Tapi, ada yang lebih penting dari
kompetensi adalah kejujuran dan keterpanggilan. Dalam hal kurangnya kompetensi
bisa diatasi dengan belajar, atau dengan merekrut tenaga ahli, tapi kalau yang
kurang adalah kejujuran dan keterpanggilan untuk menjalankan tugas demi bangsa
dan negara, pasti akan lebih sulit diatasi. Kata orang bijak, “kurang ilmu bisa
dipelajari, kurang pengalaman bisa dicari, tapi kurang jujur susah diobati.”
3. Kemampuan manajerial
Selain
kejujuran dan keterpanggilan, kesuksesan seorang menteri juga sangat
dipengaruhi kemampuan manajerial. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan
Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian tapi mengapa Wakil Ketua Majelis
Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini dipilih? Apakah SBY ingin melakukan semacam
“dejavu” sebagaimana 2004 pada saat menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Menko
Perekonomian dalam KIB I yang kemudian digeser di tengah jalan? Mengapa Hatta
dipilih, alasan yang paling utama, barangkali karena kemampuan manajerialnya
yang sudah terbukti pada saat menjadi Mensesneg, Menhub, atau Menristek.
Memimpin kementerian tak hanya untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait
portofolio, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola sumberdaya
manusia (SDM) yang ada di kementeriannya serta bagaimana membangun sinergi
dengan kementerian atau lembaga-lembaga negara yang lainnya. Ketrampilan
mengelola SDM dan membangun sinergi antar kementerian inilah mungkin kurang
dimiliki para kaum profesional dan akademisi. Para aktivis partai, disebabkan
karena pengalamannya memimpin, punya potensi lebih baik dalam hal manajerial
serta membangun relasi dan keserasian.
4. Mekanisme control
Bagaimana
pun performannya, KIB II telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden SBY. Wajar
jika masih banyak yang meragukan karena memang mereka, para menteri KIB II,
adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Yang terpenting bagi kita
adalah bagaimana agar semua menteri itu bisa bekerja maksimal untuk rakyat,
bukan untuk partai, golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya
yang dibutuhkan KIB II adalah kontrol publik baik yang secara terlembaga
melalui MPR/DPR yang dilakukan oleh anggota legislatif, atau yang secara
informal oleh seluruh komponen masyarakat sebagai civil society.
B. PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN SBY DAN JOKOWI
PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
SBY adalah seorang presiden
Indonesia ,ia memenangi pemilu saat ia berada di partai democrat . cara
pemerintahannnya dengan demokrasi,dengan demokrasi ini adalah sistem
pemerintahan yang terbaik.Pada masa pemerintahan Presiden Susilo
BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang teknologi maupun
berpendapat . Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat
diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu,
musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat
dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup
berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
Dan hasil dari sistem
pemerintahan SBY dengan demokrasi ini Indonesia ditempatkan
sebagai sebagai free country (negara bebas) di Asia, sejajar dengan
Jepang, Korea Selatan, India dan Taiwan. Hal itu tidak lain karena Indonesia
dinilai sebagai negara yang menghormati kebebasan berpolitik, kebebasan
berbicara dan kebebasan pers.Pada saat pemerintahan SBY perekonomian Negara
mulai mengalami perkembangan yang baik. Kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis.
PEMERINTAHAN JOKOWI
Sedangkan
JOKOWI adalah seorang Gubernur DKI JAKARTA yang berasal
dari daerah jawa dan dulunya jokowi seorang walikota didaerah jawa
dan menjadi walikota k3 terbaik didunia dan ia menilai pemerintahan Negara ini
mononton , untuk menyelesaikan persoalan Jakarta, dirinya memaparkan
penanganan dari sistem reformasi birokrasi. Dia mengatakan, produk birokrasi
dan sistem yang berkembang saat ini bersifat monoton.Masalah pemerintahan kita
adalah, prodak birokrasi dan juga sistemnya itu monoton. Kita itu harus bisa
keluar dari situ. Transparansi dan keterbukaan harus dilakukan,
agar trust dari masyarakat bisa tercipta.
Joko Widodo tertarik untuk
membuat kebijakan-kebijakan radikal dalam mengatasi permasalahan yang ada di
Jakarta. Salah satu kebijakan radikal yang akan ia terapkan adalah penerapan
sistem ganjil-genap yang rencananya akan dimulai pada tahun 2013 mendatang.
Rencana sistem ganjil-genap itu tidak serta-merta mendapatkan respons positif
dari masyarakat dan berbagai pihak, tetapi juga tidak sedikit yang berkomentar
miring terhadap kebijakan tersebut. Jokowi pun berkali-kali mengatakan, kalau
ia tidak mengambil kebijakan radikal, permasalahan yang ada di Jakarta tidak
akan rampung.
C. BERIKUT 7 KEBIJAKAN JOKOWI
1. Kebijakan Pertama:
Presiden Jokowi Membeli Minyak Dari
Angola
Presiden Jokowi melakukan penandatanganan
pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola, Manuel Domingos
Vincente di Istana Merdeka, 31 November 2014.Menurut, Menteri Energi Sudirman
Said, pembelian minyak langsung
dari perusahaan nasional di Angola dapat menghemat pengeluaran negara sebesar
US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun sehari.
2. Kebijkan Kedua:
Gerakan Hemat Anggaran
Gerakan Hemat Presiden Jokowi dipuji media
Vietnam. Bahkan, media tersebut menyebut, gagasan sang presiden
tersebut layak diadopi oleh 10 Negara Asean bahkan dunia.Sebuah artikel yang
dikutip blog politikerja dari Vietnamnews, Kamis (4/12) bertajuk Indonesia's
thrifty officials set an example menyebut, insiatif gerakan hemat
dengan menyediakan makanan jalanan seperti singkong, jagung dan kue ubi kukus
kue pada pertemuan, merupakan inisiatif pemimpin yang baru terpilih Joko
Widodo. Bahkan, gerakan hemat anggaran ditindaklanjuti oleh Kementerian
PAN-RB dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor
13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana.
3. Kebijakan Ketiga:
Menenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan
Peledakan dan penenggelaman kapal di
era pemerintahan Jokowi menuai banyak kritikan. Partai politik dari Koalisi
Merah Putih (KMP) banyak yang mengririk kebijakan tersebut. Salah satunya PPP.
Menurut Ketua Umum PPP, Presiden Jokowi jangan main tabrak
kekuasaan dan jangan tabrak aturan.Soal penenggelaman kapal ini,
tiga kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia diledakkan.
Aksi peledakan dikawal KRI Sultan Hasanuddin, KRI Barakuda-633 dan KRI
Todak-631.
Kapal itu diledakkan satu persatu. Api dan
asap besar membumbung tinggi ke langit setiap kali kapal meledak. Kapal-kapal
itu kemudian tenggelam ke dasar laut. Sementara puingnya berserakan di atas
laut. Peledakan dilakukan di perairan wilayah Pulau Anambas, Kepulauan
Riau, Jumat, 5 Desember 2014. Ada 3 kapal Vietnam yang diledakkan, yakni KG
90433 TS. ATS 005, KG 94366 TS. ATS 006, dan KG 94266 TS. ATS 012.
4. Kebijakan keempat
Menghapus Dana Bantuan Sosial
Presiden Jokowi sudah memberikan
instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus dana bantuan sosial
(bansos). Penghapusan anggaran bansos,
dimulai saat evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
2015.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (22/12), mengatakan, atas perintah
Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional. Penghapusan
dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan. Penyelewengan dana bansos,
dilakukan oleh kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). "Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan
berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD," kata
Tjahjo.
5. Kebijakan kelima
Memberikan Hibah Rp5 Milyar untuk
masjid di Afghanistan
Keraguan dan
tuduhan sebagian warga terhadap Jokowi Dodo (Jokowi) saat
kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu, dibantah dengan keluarnya Keputusan
Presiden (Kepres) Nomor 5 Tahun 2014. Tuduhan itu, salah satunya Jokowi sebagai
boneka yang disetir konspirasi kepentingan anti-Islam.Isi dari Kepres Nomor 50
Tahun 2014 yang ditandatangani Jokowi pada 2 Desember adalah, memberikan hibah
melalui Noor Educational and Capacity Development Orgaization (NECDO) sebesar
Rp5 miliar untuk pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul,
Afghanistan.
6. Kebijakan keenam
Eksekusi Mati Terpidana Narkotika
Presiden Jokowi menolak 12 pemohon
grasi dan enam orang diantaranya sudah di eksekusi matipada
Minggu dini hari, 18 Januari 2015. Bahkan, saat ini ada sekitar 64 terpidana
mati kasus narkoba yang mengajukan grasi dan kemungkinan akan ditolak oleh
Presiden Jokowi.Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan, persiapan eksekusi
harus dilakukan dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahan dan
seluruh aspek hukum terpidana mati terpenuhi."Jangan sampai ada
permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Kalau ada yang sudah terpenuhi,
tentunya secepat itu pula kita rencanakan untuk mengeksekusi mati," tegas
Prasetyo, seperti dikutip Kompas.com, Minggu, 18 Januari 2015.
7. Kebijakan ketujuh
Menunda Pelantikan Kapolri Komjen Budi
Gunawan
Dalam pekan pertama Januari 2015,
pemerintahan Jokowi-JK disorot dengan pencalonan tunggal Komjen Budi Gunawan oleh
Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Pengesahan Komjen Budi Gunawan yang
diusulkan Presiden Jokowi ke DPR memancing reaksi berbagai pihak. Bahkan,
beberapa aktivis dan artis yang
sebelumnya mendukung Jokowi saat kampanye Pilpres tahun lalu, unjukrasa ke KPK
agar Presiden Jokowi membatalkan Komjen Budi Gunawan.Namun, akhirnya Presiden
Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sampai selesainya kasus yang
menjeratnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KESIMPULAN
Sistem Pemerintahan Susilo Bambamg
Yudhoyono 5 tahun terakhir memiliki banyak kelemahan juga kelebihan.
Kelemahannya antara lain adalah banyak pejabat pejabat publik yang terseret
kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan profesional atau bahkan dari
kalangan akademisi. Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan
kualifikasi yang memadai (kompetensi) dan penanganan system pemerintahan
seharusnya lebih di perketat juga di perlukan transparansi dalam setiap
anggaran APBN dengan tujuan memperkecil adanya tindakan korupsi yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan itu sendiri. Kelebihannya dalam Pemberantasan korupsi
oleh KPK cukup baik di masa kepemimpinan SBY korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Hal itu
dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK yang salah satunya adalah
besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan tanpa kekurangan, harga-harga
sembako yang semakin meroket adalah salah satu kegagalan SBY. Namun terlepas
dari itu semua , makin menguatkan pandangan bahwa beliau cukup sukses menangani
semua masalah yang timbul selama dia menjabat lima tahun terakhir.
100
hari pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan 7 kebijakan antara lain
- Presiden
Jokowi Membeli Minyak Dari Angola,
- Gerakan Hemat
Anggaran,
- Menenggelamkan
Kapal Asing Pencuri Ikan,
- Menghapus Dana Bantuan Sosial,
- Memberikan
Hibah Rp5 Milyar untuk masjid di Afghanistan,
- Eksekusi Mati Terpidana Narkotika,
- Menunda
Pelantikan Kapolri Komjen Budi Gunawan
DAFTAR PUSTAKA
Komentar
Posting Komentar